Sunda Kelapa (397–1527)
Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan
Kerajaan Sunda yang bernama
Sunda Kalapa, berlokasi di muara
Sungai Ciliwung. Ibu kota
Kerajaan Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh
Pakuan Pajajaran atau
Pajajaran (sekarang
Bogor)
dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kalapa selama dua hari perjalanan.
Menurut sumber Portugis, Sunda Kalapa merupakan salah satu pelabuhan
yang dimiliki
Kerajaan Sunda
selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara dan Cimanuk. Sunda
Kalapa yang dalam teks ini disebut Kalapa dianggap pelabuhan yang
terpenting karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut
dengan nama Dayo (dalam
bahasa Sunda modern: dayeuh yang berarti ibu kota) dalam tempo dua hari.
Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari
Kerajaan Tarumanagara pada
abad ke-5
sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan
diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanagara yang disebut Sundapura.
Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari
Tiongkok,
Jepang,
India Selatan, dan
Timur Tengah
sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen,
kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk
ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu.
Jayakarta (1527–1619)
Bangsa
Portugis merupakan Bangsa
Eropa pertama yang datang ke Jakarta. Pada
abad ke-16,
Surawisesa,
raja Sunda meminta bantuan Portugis yang ada di Malaka untuk mendirikan
benteng di Sunda Kelapa sebagai perlindungan dari kemungkinan serangan
Cirebon yang akan memisahkan diri dari
Kerajaan Sunda. Upaya permintaan bantuan Surawisesa kepada Portugis di Malaka tersebut diabadikan oleh orang
Sunda dalam cerita pantun seloka
Mundinglaya Dikusumah,
dimana Surawisesa diselokakan dengan nama gelarnya yaitu Mundinglaya.
Namun sebelum pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang
dibantu Demak langsung menyerang pelabuhan tersebut. Orang Sunda
menyebut peristiwa ini tragedi, karena penyerangan tersebut
membungihanguskan kota pelabuhan tersebut dan membunuh banyak rakyat
Sunda disana termasuk syahbandar pelabuhan.
Penetapan hari jadi Jakarta tanggal
22 Juni oleh
Sudiro, walikota Jakarta, pada tahun 1956 adalah berdasarkan tragedi pendudukan pelabuhan Sunda Kalapa oleh
Fatahillah pada tahun
1527. Fatahillah mengganti nama kota tersebut menjadi
Jayakarta yang berarti "kota kemenangan". Selanjutnya Sunan Gunung Jati dari
Kesultanan Cirebon, menyerahkan pemerintahan di Jayakarta kepada putranya yaitu
Maulana Hasanuddin dari Banten yang menjadi sultan di
Kesultanan Banten.
Batavia (1619–1942)
Orang
Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16, setelah singgah di Banten pada tahun
1596. Jayakarta pada awal abad ke-17 diperintah oleh
Pangeran Jayakarta, salah seorang kerabat
Kesultanan Banten. Pada
1619,
VOC dipimpin oleh
Jan Pieterszoon Coen menduduki Jayakarta setelah mengalahkan pasukan
Kesultanan Banten dan kemudian mengubah namanya menjadi
Batavia. Selama kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting. (
Lihat Batavia). Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak-budak sebagai pekerja. Kebanyakan dari mereka berasal dari
Bali,
Sulawesi,
Maluku,
Tiongkok, dan
pesisir Malabar, India. Sebagian berpendapat bahwa mereka inilah yang kemudian membentuk komunitas yang dikenal dengan nama
suku Betawi. Waktu itu luas Batavia hanya mencakup daerah yang saat ini dikenal sebagai
Kota Tua
di Jakarta Utara. Sebelum kedatangan para budak tersebut, sudah ada
masyarakat Sunda yang tinggal di wilayah Jayakarta seperti masyarakat
Jatinegara Kaum.
Sedangkan suku-suku dari etnis pendatang, pada zaman kolinialisme
Belanda, membentuk wilayah komunitasnya masing-masing. Maka di Jakarta
ada wilayah-wilayah bekas komunitas itu seperti Pecinan,
Pekojan,
Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon,
Kampung Bali, dan
Manggarai.
Pada tanggal
9 Oktober 1740,
terjadi kerusuhan di Batavia dengan terbunuhnya 5.000 orang Tionghoa.
Dengan terjadinya kerusuhan ini, banyak orang Tionghoa yang lari ke luar
kota dan melakukan perlawanan terhadap Belanda.
[16] Dengan selesainya
Koningsplein (
Gambir) pada tahun 1818, Batavia berkembang ke arah selatan. Tanggal 1 April 1905 di Ibukota Batavia dibentuk dua kotapraja atau
gemeente,
yakni Gemeente Batavia dan Meester Cornelis. Tahun 1920, Belanda
membangun kota taman Menteng, dan wilayah ini menjadi tempat baru bagi
petinggi Belanda menggantikan
Molenvliet di utara. Pada tahun 1935, Batavia dan Meester Cornelis (
Jatinegara) telah terintegrasi menjadi sebuah wilayah Jakarta Raya.
[17]
Pada 1 Januari 1926 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan
untuk pembaharuan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang lebih
luas. Di Pulau Jawa dibentuk pemerintahan otonom provinsi.
Provincie West Java
adalah provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Jawa yang diresmikan
dengan surat keputusan tanggal 1 Januari 1926, dan diundangkan dalam
Staatsblad (Lembaran Negara) 1926 No. 326, 1928 No. 27 jo No. 28, 1928
No. 438, dan 1932 No. 507. Batavia menjadi salah satu keresidenan dalam
Provincie West Java disamping Banten, Buitenzorg (Bogor), Priangan, dan Cirebon.
Jakarta (1942–Sekarang)
Pendudukan oleh
Jepang dimulai pada tahun
1942 dan mengganti nama Batavia menjadi
Djakarta untuk menarik hati penduduk pada
Perang Dunia II. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada
17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan tahun
1949.
Sebelum tahun 1959, Djakarta merupakan bagian dari Provinsi Jawa
Barat. Pada tahun 1959, status Kota Djakarta mengalami perubahan dari
sebuah kotapraja di bawah walikota ditingkatkan menjadi daerah tingkat
satu (Dati I) yang dipimpin oleh gubernur. Yang menjadi gubernur pertama
ialah
Soemarno Sosroatmodjo,
seorang dokter tentara. Pengangkatan Gubernur DKI waktu itu dilakukan
langsung oleh Presiden Sukarno. Pada tahun 1961, status Jakarta diubah
dari Daerah Tingkat Satu menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan
gubernurnya tetap dijabat oleh Sumarno.
[18]
Semenjak dinyatakan sebagai ibu kota, penduduk Jakarta melonjak
sangat pesat akibat kebutuhan tenaga kerja kepemerintahan yang hampir
semua terpusat di Jakarta. Dalam waktu 5 tahun penduduknya berlipat
lebih dari dua kali. Berbagai kantung pemukiman kelas menengah baru
kemudian berkembang, seperti
Kebayoran Baru,
Cempaka Putih,
Pulo Mas,
Tebet, dan
Pejompongan. Pusat-pusat pemukiman juga banyak dibangun secara mandiri oleh berbagai kementerian dan institusi milik negara seperti
Perum Perumnas.
Pada masa pemerintahan Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan proyek besar, antara lain
Gelora Bung Karno,
Masjid Istiqlal, dan
Monumen Nasional. Pada masa ini pula
Poros Medan Merdeka-Thamrin-Sudirman
mulai dikembangkan sebagai pusat bisnis kota, menggantikan poros Medan
Merdeka-Senen-Salemba-Jatinegara. Pusat pemukiman besar pertama yang
dibuat oleh pihak pengembang swasta adalah
Pondok Indah (oleh PT Pembangunan Jaya) pada akhir dekade 1970-an di wilayah Jakarta Selatan.
Laju perkembangan penduduk ini pernah coba ditekan oleh gubernur
Ali Sadikin
pada awal 1970-an dengan menyatakan Jakarta sebagai "kota tertutup"
bagi pendatang. Kebijakan ini tidak bisa berjalan dan dilupakan pada
masa-masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Hingga saat ini, Jakarta
masih harus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat
kepadatan penduduk, seperti
banjir,
kemacetan, serta kekurangan alat transportasi umum yang memadai.
Pada
Mei 1998, terjadi
kerusuhan di Jakarta yang memakan korban banyak etnis
Tionghoa.
Gedung MPR/DPR diduduki oleh para mahasiswa yang menginginkan
reformasi. Buntut kerusuhan ini adalah turunnya
Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. (
Lihat Kerusuhan Mei 1998).
Copyright : https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta